Media Cyber Portibi
Highlight Sumut

APH Diminta Periksa Kutipan Uang Bimtek SD dan SMP di Langkat

Foto: Waketum DPN LPK Norman Ginting SE

LANGKAT (Portibi DNP) : Pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di salah satu hotel yang ada di Bukit Lawang Bahorok.

Kegiatan Bimtek ini diikuti seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Langkat. Sementara, pelaksana kegiatan adalah Lembaga Kajian Informasi Pemerintah Daerah (LKIPD).

Dikutip dari media online metrolangkatbinjai.com, pelaksanaan kegiatan dibagi tiga gelombang. Gelombang pertama untuk wilayah Langkat Hilir.

Kedua, Teluk Aru dan Ketiga Langkat Hulu. Kegiatan pun berakhir pada tanggal 15 Juni 2022.

Dari kwitansi yang tertera, para Kepala Sekolah (Kasek) diwajibkan membayar biaya kegiatan Bimtek sebesar Rp1,4 juta rupiah.

Jika dikalikan dengan jumlah SDN yang ada di Kabupaten Langkat, maka total anggaran kegiatan yang dikutip adalah sebesar Rp1.4 juta rupiah X 680 SDN = Rp952.000.000.

Sementara untuk SMP, dengan total sebesar Rp1,4 juta rupiah X 174 SMP = Rp243.600.000. Lalu, apakah anggaran ini dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?

Tentu saja tidak. Menurut Kasek yang mengikuti kegiatan, anggaran dikutip dari kantong pribadi mereka.

Selain uang Bimtek, para Kasek disebut-sebut juga dikutip uang pembuatan spanduk sebanyak 6 buah untuk pertahunnya sebesar Rp200 ribu perspanduk.

Kemudian, membayar pembuatan papan plank pengumuman dana BOS sebesar Rp1,5 juta rupiah. Lalu, membayar uang sebesar Rp300 ribu rupiah.

Uang tersebut disebut-sebut untuk uang pengaman bagi wartawan dan LSM, dengan dalih uang jula-jula.

Selanjutnya, para Kasek juga dikutip uang kertas raport sebesar Rp200 ribu rupiah. sayangnya, hingga berita ini dibuat belum ada satupun pihak dari Dinas Pendidikan Langkat yang bisa memberikan komentar apakah benar dugaan di atas.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (Waketum DPN LPK) Norman Ginting SE meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kutipan yang diduga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Langkat.

Permintaan ini dikemukakannya, ketika diminta komentar dan tanggapannya terkait pemberitaan di atas, Kamis (23/6/2022).

Kata Norman, ini kasus besar yang patut diusut oleh APH yang ada Sumatera Utara. Apalagi, ada dugaan uang pengaman bagi wartawan dan LSM.

“Ini perlu diusut, panggil wartawan dan LSM yang diduga menerima uang dari Dinas Pendidikan Langkat. Jika tidak terbukti, para wartawan dan LSM tersebut harus segera membuat laporan balik terkait pencemaran nama baik,” kata Norman.

Menurut Norman, terlalu mengada-ada jika ada uang pengaman bagi wartawan dan LSM. “Kalau ada uang pengaman bagi wartawan dan LSM, berarti ada juga dong dugaan uang pengaman buat APH? Ini perlu diusut oleh APH, dan jangan didiamkan saja,” ungkap Norman.

Masih menurut Norman, jika kasus didiamkan, ditakutkan akan muncul image di mata masyarakat bahwa benar dugaan itu terjadi.

“APH harus mengusut tuntas kasus ini. Segera tetapkan siapa saja yang bakal dijadikan tersangka,” ujarnya. (BP)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Plt Wali Kota Tanjungbalai Bersama Jajaran Dinas Pendidikan Tepung Tawari 7 Jamaah Calon Haji Dari Dinas Pendidikan

Redaksi Portibi

Dukung Pekan Panutan Pajak, Plt Wali Kota Tanjungbalai Tunjukkan Bukti SPT Tahunan Elektronik

admin

Bupati Asahan Lantik Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Desa Rawang Lama

Redaksi Portibi

Leave a Comment