Media Cyber Portibi
Highlight Medan

Dhiyaul Dukung Program Bantuan Tunai Untuk Disabilitas dan Lansia

MEDAN (Portibi DNP): Pemerintah Kota Pemerintah Kota (Pemko) Medan diharapkan memberi perlindungan menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia). Selain masalah diskriminasi yang kerap dialami mereka, kondisi kesejahteraan sosial juga harus diperhatikan.

Berkaitan hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd mendukung adanya program Bantuan Langsung Tunai  (BLT) kepada penyandang disablitas dan lansia untuk masuk dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2022.

“Berdasarkan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperperda) DPRD Medan, jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan 1.361 jiwa dan lansia 248.063 jiwa.

Namun fakta di lapangan, rentan terjadi permasalahan kesejahteraan sosial. Karena itu saya mendukung adanya program BLT untuk mereka agar kesejahteraan sosialnya teratasi,”kata Dhiyaul Hayati, Rabu (3/8/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai dimasukkannya program BLT untuk penyandang disabilitas dan lansia dalam P-APBD Kota Medan TA 2022 akan sangat berdampak positif karena relevan dengan kebutuhan yang khususnya dimiliki penyandang disabilitas.

“Kebutuhan makanan pun kadang berbeda, dan terkadang mereka juga butuh suplemen khusus. Begitu juga lansia, hidup mereka rentan terlantar karena kondisi ekonomi. Jadi saya kira selayaknya Pemko Medan membantu lansia dan disabilitas dengan memberikan mereka bantuan tunai,”ujarnya.

Dhiyaul menambahkan, sebagai salah satu pengusul Rancangan Peraturan Daerah ,(Ranperda) inisiatif tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia meminta agar Pemko Medan juga memfasilitasi tempat untuk para disabilitas berkreasi. Selain itu juga, tempat pelayanan publik harus menyediakan ruang khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Sementara lansia, lanjut Dhiyaul, permasalahan yang sering dialami karena sebagian besar tidak lagi potensial, bahkan cenderung terlantar. Sehingga menyebabkan sebagian lansia mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

“Maka dari itu Pemko Medan perlu memperhatikan para penyandang disabilitas dan lanjut usia hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities.

Sehingga para penyandang disabilitas dan lanjut usia bisa terhindar dari permasalahan kesejahteraan sosial, terutama para penyandang disabilitas bisa mendapatkan persamaan hak seperti warga yang lain, ” bebernya.

Kenyataannya hingga saat ini masih banyak kantor-kantor pelayanan publik yang belum ‘ramah’ terhadap penyandang disabilitas dan lansia. Permasalahan ini juga pernah disampaikan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) kepada Dhiyaul Hayati saat menyambangi mereka, beberapa waktu lalu.

Diungkapkan masih ada rumah sakit yang tidak ‘ramah’ terhadap penyandang disabilitas dan tidak menyediakan lift dengan alasan khusus untuk pasien. Penyandang disabilitas yang menggunakan kruk (alat penyangga kaki) terpaksa naik tangga dengan susah payah agar bisa menjenguk keluarganya.

“Mereka warga istimewa yang seharusnya diprioritaskan dan layak mendapat bantuan dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya Perda maka hak-hak penyandang disabilitas dan lansia menjadi terlindungi. Begitu juga kesejahteraan sosial mereka terbantu dengan adanya program bantuan tunai dari Pemko Medan,”pungkasnya.P06

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

BPKP  Sumut Siap Dampingi Pemko Medan Salurkan Bansos dan Jadikan Ex Hotel Soechi Tempat Isolasi

Redaksi Portibi

Edy Rahmayadi Harapkan Konflik Agraria di Sumut Diselesaikan Secara Adil dan Berketetapan Hukum

Redaksi Portibi

Tak Lagi Rasakan Banjir, Warga Medan Baru Ucapkan Terimakasih Kepada Bobby Nasution

Redaksi Portibi

Leave a Comment