MEDAN (Portibi DNP) : Beberapa hari lalu, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
Aksi ini dibenarkan Ketua Umum GPPM, Masdi Munthe. Lewat pesan WhatsApp, Minggu (12/11/2023), ia lalu mengirimkan file pdf berupa surat aksi unjukrasa dan foto aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Sumut.
Isi file pdf tersebut diantaranya tertulis, adanya dugaan hubungan istimewa antara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berinisial AT dan Kepala Biro Organisasi Pemprovsu berinisial DMS kembali mengundang sorotan setelah keduanya bepergian ke luar negeri.
Setelah pelesiran ke Batam dan Singapura beberapa waktu lalu, Kamis (12/10/2023), keduanya melancong ke Guangzhou, China, dengan alasan menghadiri Canton Fair.
Keberangkatan AT di acara itu merupakan tugas dari Pemprovsu. Namun, ia diduga sengaja mengajak DMS ikut acara itu agar bisa pelesiran bersama.
Padahal, sebagai Kepala Biro Organisasi, bidang tugas DMS sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan itu.
Semestinya, utusan Pemprovsu di acara Canton Fair melibatkan dinas terkait dengan perdagangan, industri, UKM, dan koperasi, karena yang dibahas di sana lebih banyak berkaitan dengan ekonomi dan dunia usaha.
Anehnya, Sekda tidak melibatkan pejabat itu. Keputusan AT mengajak DMS ikut acara itu memunculkan kembali isu bahwa mereka diduga memilki affair.
Tak heran jika hal ini mengundang sorotan kalangan ASN Pemprovsu. Dalam dua pekan terakhir, setidaknya sudah dua kali AT mengajak DMS bepergian ke luar negeri, meski acara itu sama sekali tidak berkaitan dengan Biro Organisasi.
Yang pertama adalah, pertemuan IMT- GT yang berlangsung di Batam akhir September lalu. Topik yang dibahas pada pertemuan itu berkaitan dengan kerjasama ekonomi tiga wilayah strategis di Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT).
Semestinya, pejabat yang disertakan adalah dari Dinas Pariwisata, perdagangan dan industry, perikanan dan lainnya. Tetapi anehnya, AT sebagai ketua rombongan mengabaikan para pejabat itu. Ia memilih melibatkan DMS.
Padahal, sebagai Kepala Biro Organisasi, bidang tugas DMS tidak ada kaitannya dengan topik yang dibahas. Bidang tugas Biro Organisasi lebih banyak bersentuhan dengan penataan kelembagaan dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal.
Biro Organisasi juga harus lebih banyak terlibat dalam kebijakan reformasi birokrasi. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kerjasama ekonomi.Wajar jika langkah AT mengajak DMS mengundang kecurigaan para ASN di Pemprovsu.
Kecurigaan itu semakin menguat setelah ketahuan bahwa selesai acara IMT-GT di Batam, AT dan DMS diduga pelesiran ke Singapura dan menginap disana.
Begitu juga saat menghadiri Canton Fair yang berlangsung di Guangzhou pada 15 Oktober 2023 ini. Lagi-lagi AT diduga menolak menyertakan pejabat terkait. Ia diduga mengajak DMS ikut rombongan.
Mereka berangkat ke Singapura Kamis (12/10/2023) dan diduga menginap satu malam disana sebelum melanjutkan perjalanan ke Guangzhou, China.
Kedekatan AT dan DMS semakin menguatkan isu kalau keduanya diduga menjalin hubungan terlarang. Hubungan ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak lama dan sempat mendapat sorotan media.
Di masa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi, masalah ini pernah diperbincangkan secara internal karena dianggap mengganggu sistem kerja. Sejak itu, hubungan keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan.
Tapi di masa kepemimpinan Pj Gubernur Hassanudin, hubungan mereka kembali memanas setelah keduanya bersama-sama terlibat dalam perjalanan ke luar negeri.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, bisa-bisa rusak sistem kinerja Pemprovsu, karena orang yang tidak berkepentingan dilibatkan dalam acara penting,” ujar seorang ASN dalam sebuah grup WhatsApp internal Pemprovsu.
Para ASN Pemprovsu berharap Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin tanggap terhadap hal ini dengan tidak membiarkan Sekda melibatkan OPD tidak terkait terlibat dalam bidang yang sudah jelas arah dan tujuannya.
Dalam hal ini, Pj Gubernur Sumatera dianggap kecolongan sebab membiarkan Sekda memilih sembarangan pejabat. AT dan DMS dicurigai hanya pelesiran ke China diduga menggunakan dana APBD.
“Semestinya Pj Gubsu kritis melihat hal ini agar citra Pemprovsu tidak rusak. Kalau dibiarkan pasti berdampak pada kinerja birokasi. Apalagi Desni belakangan ini terlihat semakin berkuasa di Pemprovsu karena merasa dekat dengan Sekda,” komentar salah seorang ASN di grup WhatsApp Pemprovsu.
Sementara AT dan DMS tidak mau mengomentari pandangan orang-orang di lingkup Pemprovsu terkait hubungan mereka. Saat ini keduanya sudah berada di Guangzhou untuk pelesiran atas nama tugas negara.
Berdasarkan hal tersebut di atas, GPPM menduga adanya praktik tindak pidana korupsi yang tidak tepat sasaran yang diduga dilakukan AT dan DMS, karena menghambur-hamburkan uang dari Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) dan diduga mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, GPPM mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang mereka sebutkan di atas.
Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa AT dan DMS dan mendesak Pj. Gubernur Sumatera Utara agar segera meminta pertanggungjawaban serta mencopot atau menonaktifkan AT dan DMS.
Terpisah, Sekda Pemprovsu, Arief Trinugroho, ketika dikonfirmasi media online portibi.id, untuk diminta tanggapannya terkait permasalahan di atas, lewat pesan WhatsApp, Minggu (12/11/2023), hingga berita ini dibuat belum memberi jawaban, meski pesan sudah berceklist dua. (BP)
