Foto: net
BINJAI (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya potensi kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan pada Dinas PUPR Binjai, sebesar Rp601.266.275,67.
Temuan itu tertulis pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Binjai Tahun Anggaran (TA) 2022, tertanggal 26 Mei 2023.
Adapun ke 12 paket pekerjaan berpotensi kelebihan pembayaran, dengan uraian sebagai berikut.
1. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Gumba, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV JMK sebesar Rp88.666.000,62.
2. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV KBS sebesar Rp65.242.860,26.
3. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Kelapa, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV PP sebesar Rp43.500.964,83.
4. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Binjai Kota, dikerjakan oleh CV JMK sebesar Rp64.373.524,70.
5. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Chandra Kirana, Kecamatan Binjai Kota, dikerjakan oleh CV B sebesar Rp48.269.053,29.
6. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan perlengkapan da. Utilitas Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Makalona (bantuan keuangan Provinsi), dikerjakan oleh CV LA sebesar Rp37.239.705,74.
7. Kekurangan volume pekerjaan rehab berat trotoar dan utilitas Lapangan Merdeka Binjai (bantuan keuangan Provinsi), dikerjakan oleh CV KBS sebesar Rp86.090.522,82.
8. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi Linning saluran Jalan Gunung Bendahara, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV Kr sebesar Rp10.810.702,25.
9. Kekurangan volume pembangunan gapura selamat datang di Kota Binjai, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, dikerjakan oleh CV FR sebesar Rp29.112.722,62.
10. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi jalan, peningkatan jalan pada Jalan Danau Tondano, Kecamatan Binjai Timur, dikerjakan oleh CV KrY sebesar Rp45.840.320,67.
11. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi jalan, peningkatan jalan pada Jalan Pakis, Kecamatan Binjai Barat, dikerjakan oleh CV KIS sebesar Rp39.754.213,89.
12. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi, peningkatan jalan pada Jalan Sawi VII/Santri, Kecamatan Binjai Barat, dikerjakan oleh CV KrY sebesar Rp42.365.683,88.
Permasalahan tersebut mengakibatkan, potensi kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan pada Dinas PUPR Binjai sebesar Rp601.266.275,67.
Hal tersebut disebabkan oleh, Kepala Dinas PUPR Binjai belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
PPK belum optimal melakukan pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan penerima hasil pekerjaan.
Atas temuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Binjai menyatakan dapat menerima nilai kekurangan volume tersebut dan akan memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran selanjutnya.
BPK merekomendasikan kepada Walikota Binjai agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR lebih optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
Mengintruksikan kepada PPK terkait, lebih optimal melakukan pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan hasil pekerjaan.
Memproses kelebihan pembayaran paket pekerjaan sebesar Rp601.266.275,67, dan menyetorkannya ke kas daerah Pemko Binjai.
Lalu, apakah rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti seluruhnya?. Guna mengetahui, apakah rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti, media online portibi.id, lalu mengirimkan pertanyaan tersebut kepada Elvi Kristina lewat pesan WhatsApp, Kamis (5/10/2023).
Sayangnya, hingga berita ini dibuat belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kota Binjai, Elvi Kristina, meski pesan chat sudah berceklist dua. (BP)
