MEDAN (Portibi DNP) : Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai -Langkat, berunjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (22/08/2023).
Dalam orasinya, Ketua DPD ALAMP AKSI Andika Perdana mengatakan, meminta kepada pihak Kejatisu untuk segera memanggil dan memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dan Kepala Badan (Kaban) Pendapatan Kabupaten Langkat serta pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
Pasalnya, DPD ALAMP AKSI menduga ada kekurangan pembayaran pajak galian C (tanah timbun) yang dilakukan oleh salah satu Subkontraktor PT HKI atas pekerjaan Jalan Tol Binjai – Pangkalan Brandan.
Dimana, berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi antara PT HKI dengan salah satu Subkontraktor diketahui bahwa pekerjaan tanah timbun diduga sudah termasuk pajak galian C sebesar Rp6000/meter kubik.
Sementara, berdasarkan Perda Bupati Langkat nomor 3 Tahun 2011 tentang harga dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dalam Lampiran Perbup Langkat nomor 3 Tahun 2011 telah ditentukan harga dasar pajak MBLB jenis tanah timbun/meter kubik sebesar Rp.7.500. “Hal ini jelas bertentangan dengan Perbup Langkat nomor 3 Tahun 2011. Ini sangat merugikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat. Apalagi, dugaan ini telah mencuat di media,” tegas Andika.
Selain itu, DPD ALMP AKSI juga meminta kepada pihak Kejatisu untuk ikut serta dalam mengawasi pemasukan keuangan daerah Kabupaten Langkat. Menanggapi unjukrasa DPD ALAMP AKSI, salah seorang jaksa dari Kejatisu menyarankan agar segera dilaporkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah mendengarkan saran tersebut, DPD ALAMP AKSI lalu membubarkan massanya dan berjanji akan kembali datang untuk melaporkan permasalahan ini ke PTSP Kejatisu. (BP)
