Media Cyber Portibi
Headline Hukum

Gegara Penganggaran PAD Kurang Rasional, Beban APBD TA 2022 Pemko Binjai Bertambah sebesar Rp11.735.006.493

 

BINJAI (Portibi DNP) : Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dinilai kurang rasional dan belum mempertimbangkan Kemampuan Daerah.

Akibatnya, beban APBD Tahun Anggaran 2022 Pemko Binjai Semakin bertambah. Hal itu tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Tahun Anggaran 2021.

Dikutip dari LHP BPK Perwakilan Sumut, Kamis (4/8/2022), diketahui bahwa, hasil pemeriksaan atas proses penetapan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran pendapatan menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran pendapatan TA 2021 dengan kondisi sebagai berikut.

Dimana, proses penetapan anggaran pendapatan pada APBD 2021 tidak didukung dengan dokumen yang memadai.

Kemudian, penganggaran PAD kurang rasional sebesar Rp78.249.162.655.57.

Lalu, penetapan anggaran pendapatan atas sewa ruko Pasar Tavip sebesar Rp9.300.000.000 dan ruko Jalan Ginting sebesar Rp2.100.000.000 dinilai tidak tepat karena status hak pengelolaannya masih berada pada PT KAA.

Selanjutnya, penggunaan sisa dana transfer pusat tidak sesuai peruntukan sebesar Rp11.735.006.492.63.

Permasalahan di atas mengakibatkan, menambahnya beban APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.735.006.493. Dan, program/kegiatan yang bersumber dari dana non fisik sebesar Rp4.809.409.345 tertunda pelaksanaannya.

Hal itu disebabkan, Badan Anggaran DPRD kurang cermat dalam melakukan pembahasan R-APBD. Lalu, TAPD menganggarkan PAD kurang rasional dan tidak berdasarkan asumsi perhitungan tingkat ketertagihan yang logis.

Kepala BPKPAD selaku PPKD tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, dan tidak cermat dalam menyusun usulan anggaran pendapatan PBB-P2, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Lain-lain PAD yang sah lainnya.

Kuasa BUD tidak melaksanakan tugasnya secara optimal dalam menyiapkan anggaran kas dan mengontrol pendanaan kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKPAD menyatakan, terkait notulen rapat TAPD, dalam pembahasan anggaran telah dibuat, tetapi notulen tersebut tidak ditemukan lagi.

Terlalu optimis dalam menganggarkan realisasi pendapatan di Tahun 2021 yang akhirnya tidak terealisasi, yang berimbas beberapa kegiatan terpaksa dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan yang terlalu optimis tersebut antara lain adalah, proyeksi penerimaan atas tunggakan piutang PBB P2 sejak Tahun 1995 sampai Tahun 2020, lain-lain PAD yang sah dan Retribusi Daerah.

Optimisme tersebut didorong dengan adanya MoU dengan pihak Kejaksaan Negeri Binjai untuk bekerja sama dalam penagihan piutang daerah, bahkan telah diterbitkan SKK kepada Kejaksaan Negeri Binjai untuk mohon bantuan penagihan. Pelaksanaan kerja sama tersebut dipantau langsung oleh KPK-RI dalam program MCP-KPK RI.

Dalam penyusunan anggaran berikutnya akan menjadi perhatian agar lebih realistis; d. Kewajiban gagal bayar karena realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun keseluruhan kewajiban tersebut telah diselesaikan pada TWI TA 2022 dengan melakukan pergeseran anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Selanjutnya, tidak terealisasinya target pendapatan juga berasal dari berkurangnya DAU Pemko Binjai sebesar Rp17.890.126.000,00 yang dilakukan di tengah berjalannya tahun anggaran.

Tidak tercapainya PAD dan berkurangnya DAU sehingga DAK telah terpakai untuk menutupi belanja Tahun 2021. Untuk pengelolaan anggaran di masa mendatang akan menjadi perhatian.

BPK merekomendasikan kepada Badan Anggaran DPRD melakukan pembatasan APBD dan R-APBD, supaya memperhitungkan ketersediaan pendapatan daerah yang rasional untuk membelanjai program kegiatan daerah

Walikota Binjai agar memerintahkan TAPD supaya menganggarkan pendapatan daerals yang rasional dapat serealisasi untuk membelanjai program kegiatan daerah.

Kepala BPKPAD selaku PPKD lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, dan supaya menyusun usulan anggaran pendapatan PHB-P2, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah lainnya secara rasional berdasarkan kemampuan daerah. (BP)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Tiba di Bandara Kualanamu, Presiden Jokowi Disambut Gubernur Edy Rahmayadi

Redaksi Portibi

Vaksinasi Massal, Kapolres Padang Sidimpuan : Terimakasih atas Antusias Masyarakat sudah di Vaksin

admin

Dana Pisew Di Madina Senilai 4,8 Milyar Rupiah, Dipertanyakan

admin

Leave a Comment