MEDAN (Portibi DNP) : Warga Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan dan Medan Marelan mengeluhkan sejumlah permasalahan.
Hal ini diungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Haris Kelana Damanik selaku juru bicara Dapil II pada rapat paripurna DPRD Medan dalam agenda penyampain hasil reses masa sidang I Tahun ke II TA 2020 di gedung dewan, Senin (18/1/2021)
Dalam reses yang dilakukan anggota DPRD Medan diantaranya, H.Surianto, Siti Suciati, Haris Kelana Damanik (Partai Gerindra), Margareth MS (PDIP). Mulia Asri Rambe (Golkar), T.Erdiansyah Rendy (Nasdem), Abdul Latief Lubis (PKS), Abdul Rani (PPP), HT.Bahrumsyah, Sudari ST (PAN).
Janses Simbolon (Hanura) dan Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat). Haris Kelana mengungkapkan, sejumlah masalah yang dikeluhkan warga tersebut diantaranya, perbaikan dan pembangunan infrastruktur, lampu penerangan jalan umum (LPJU) , PBJS BPI, Administrasi Kependudukan, masalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan air.
Untuk itu dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi para wakil ketua seperti H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah serta dihadiri Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman, sejumlah anggota DPRD Medan dan pimpinan OPD Pemko Medan, Haris Kelana minta agar segera dituntaskan Pemko Medan.
“Kita mengharapkan perhatian kepada Dinas PU agar pengerjaan infrastruktur tidak dilaksanakan saat musim hujan. Sehingga hasil kerja seperti pengaspalan jalan dan perbaikan drainase bisa berkualitas,” ucap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini.
Terkait infrastruktur ini, warga di Dapil II mengharapkan Dinas PU segera melakukan perbaikan jalan dengan sistem pembetonan.
Disampaikan Haris Kelana Damanik, permasalahan di Dapil II yang dikeluhkan warga diantaranya masalah lampu jalan, sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau. “Permasalahan ini hendaklah menjadi prioritas,” harapnya.
Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan reses di Dapil II, diantaranya terkait buruknya birokrasi pengurusan administrasi kependudukan, dimana birokrasi masih dan menyulitkan warga.
“Selain masalah administrasi kependudukan warga juga mengeluhkan soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang belum juga dimulai. Warga meminta Pemko mengkaji pembelajaran secara online/daring yang dinilai tidak maksimal,” ucapnya.
Tidak hanya masalah infrastuktur, warga di Dapil II juga mengeluhkan soal pemberdayaan masyarakat, diantaranya terkait akses permodalan, banyaknya muncul anak jalanan, banyaknya bantuan saat pandemi yang tidak tepat sasaran.
“Masalah BPJS PBI, buruknya pendistribusian bantuan kepada warga sehinga tidak tepat sasaran serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masih menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan,” ucapnya. P06
