Media Cyber Portibi
Headline Hukum

Jawaban Ketua DPRD Binjai Pada LHP BPK Perwakilan Sumut TA 2021 Dipertanyakan, Asril Siregar : Emang Saat Membuat Perwal Ketua DPRD Binjai Tidak Dilibatkan?

Teks Foto : Ketua Koordinator Umum Gema Bersatu Kota Binjai Asril Siregar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINJAI (Portibi DNP) : Ketua DPRD Binjai pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Sumut TA 2021 dengan nomor: 55.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022 menyatakan, tidak ada mendapat informasi dari Sekretaris DPRD (Sekwan) tentang bagaimana proses persiapan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (DO), sehingga Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak membuat pertanggungjawaban DO dan penandatanganan fakta integritas.

Pernyataan ini jelas menjadi pertanyaan di masyarakat. Bagaimana tidak, aneh dan janggal rasanya sebagai seorang Ketua DPRD tidak mengetahui tentang adanya proses persiapan dan Pertanggungjawaban DO.

“Emang saat membuat Peraturan Walikota (Perwal), Ketua DPRD Binjai tidak dilibatkan?,” tanya Ketua Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa (Gema) Bersatu Kota Binjai Asril Siregar kepada wartawan media online portibi.id, Jumat (5/8/2022).

Pria yang doyan berunjukrasa dalam kasus-kasus korupsi ini juga bertanya, jika memang Ketua DPRD Binjai tidak dilibatkan saat membuat Perwal Kota Binjai, lalu apa fungsi dan tugas DPRD Binjai?.

“Masa seorang Ketua DPRD tidak mengetahui tentang bagaimana proses persiapan dan pertanggungjawaban DO? Lucu rasanya jika Ketua DPRD tidak mengetahui hal itu. Jadi, apa fungsi dan tugas DPRD Binjai?,” tanyanya lagi.

Menurutnya, dalam Perwal No.1 tahun 2021 disebutkan, setiap belanja yang digunakan harus di dukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban.

“Dalam hal ini, saya khawatir bakal ada pelemahan yang terjadi di DPRD Binjai. Sebab, Ketua DPRD tidak mengetahui isi dari Perwal tersebut,” ungkapnya.

Ia menduga, Ketua DPRD Binjai sengaja memojokkan Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagai “kambing hitam” atas temuan BPK Perwakilan Sumut.

“Jangan “kambing hitam” kan orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Sebagai pimpinan, Ketua DPRD Binjai harus bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang terjadi. Jika seperti ini, bakal muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti, ada apa dengan pimpinan DPRD Binjai,” cetusnya.

Oleh sebab itu, ia pun berharap Ketua DPRD bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

“Kedepannya, saya berharap agar Ketua DPRD Binjai bisa bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan,” katanya mengakhiri.

Sekadar latar, pada tahun 2021 BPK Perwakilan Sumut menemukan adanya pertanggunjawaban belanja Dana Operasional Pimpinan (DOP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Binjai Tahun 2021 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp110.880.000.

Dimana, Pemko Binjai pada TA 2021 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp485.775.066,957,00, dengan realisasi sebesar Rp449.458 286.864,00 utan 92,25% dari anggaran. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp110.880.000,00 merupakan realisasi Belanja DOP DPRD.

Belanja DOP DPRD merupakan dana operasional (DO) yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Pembayaran Belanja DOP DPRD dilakukan berdasarkan Perwal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021.

Besaran DOP yang diberikan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp4.200.000, dengan perhitungan 2 kali uang representasi Ketua DPRD, dan untuk wakil ketua DPRD sebesar Rp2.520.000, dengan perhitungan 1,5 kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Selama TA 2021, realisasi belanja DOP DPRD) adalah sebesar Rp110.880.000, tanpa pemotongan pajak.

Belanja DOP DPRD tersebut direalisasikan tiap bulan secara lumpsum sebesar 80 persen dari DOP perbulan. Belanja DOP dipertanggungjawabkan dengan tanda terima uang, dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pimpinan DPRD untuk tiap awal bulan bersamaan dengan gaji dan tunjangan lainnya.

Sedangkan untuk 20 persen direalisasikan untuk dukungan DO lainnya yaitu untuk gaji supir pimpinan DPRD. Dokumen pertanggungjawaban atas belanja tersebut diduga tidak dilengkapi dengan pakta integritas, laporan penggunaan DO dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Diketahui, bahwa dokumen pendukung realisasi belanja DOP hanya berupa tanda terima uang tanpa bukti pendukung lainnya. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran dan PPK diduga tidak mengetahui belanja tersebut harus didukung bukti-bukti yang sudah ditentukan dalam Perwal Nomor I Tahun 2021.

Dalam data tersebut juga dituliskan bahwa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD diduga tidak ada mendapat informasi dari Sekretaris DPRD (Sekwan) tentang bagaimana proses persiapan dan pertanggungjawaban DO, sehingga Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak membuat pertanggungjawaban DO dan penandatanganan pakta integritas.

Menurut BPK Perwakilan Sumut, kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan Perwal Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021.

BPK Perwakilan Sumut pada Lembaran Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan pada tahun 2022 ini juga mencantumkan tulisan bahwa, adapun permasalahan yang sedang dalam proses tindak lanjut diantaranya adalah, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan reses belum optimal.

Dengan kata lain, bahwa pihak DRPD Binjai belum menindaklanjuti atas temuan BPK Perwakilan Sumut. (BP)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Mantap!! Kejati Sumut Resmikan 6 Rumah RJ dan Hentikan 69 Perkara

Redaksi Portibi

Polda Aceh Bongkar Praktik Tambang Ilegal Galian C, 2 Unit Alat Berat Diamankan

admin

Begini Pesan Kapolres Labuhanbatu, PSU Agar Jujur, Adil, Netral Dan Tidak Ada Intimidasi

admin

Leave a Comment