Media Cyber Portibi
Hukum Nasional

Kasus Dugaan Mafia Pupuk Subsidi Terkuak

Keterangan Foto: Kasipidsus Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim, SH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEH TAMAING(Portibi DNP): Kasus Dugaan mafia pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk tahun 2021 terkuak, sehingga dugaan tersebut kini sedang ditangani oleh pihak penegak hukum setempat.

Informasi yang diterima, bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 4732 Ton, dengan rincian Pupuk Urea sebanyak 2305 Ton, sedangkan Pupuk SP- sebanyak 366 Ton, dan alokasi Pupuk tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 520.3/021 2021 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.

Bahwa keluarnya Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan (Kadistanbunak) Kabupaten Aceh Tamiang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan Aceh Nomor 820/01/V1.1 Tanggal 01 Januari 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam Provinsi Aceh Tahun 2021.

Selanjutnya bahwa usulan awal dari terciptanya Alokasi Pupuk Bersubsidi tiap daerah adalah dalam bentuk RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang diajukan oleh Kelompok Tani di tiap-tiap Kecamatan se Kabupaten/Kota, dan sulan dalam RDKK tersebut diduga tidak 100 persen dipenuhi oleh Pemerintah.

Data yang diperoleh dari hasil penyelusuran disebutkan bahwa ditemukan beberapa kios yang tidak menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi melainkan kepada petani lain, dengan alasan Petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi tidak mengambil jatah pupuk subsidi di kios penyalur pupuk bersubsidi, hal itu terjadi di Usaha Dagang (UD) Hidup Subur dan UD Simpang Tani.

Adanya petani yang mengambil pupuk bersubsidi di kios penyalur yang bukan merupakan wilayah penyalurnya terjadi pada UD Hidup Subur. Kemudian adanya oknum aparat yang memerintahkan pemilik kios penyalur untuk menjual pupuk bersubsidi kepada kerabat oknum tersebut, dan itu juga terjadi pada UD Hidup Subur.

 

Kemudian data itu juga menyebutkan adanya ditemukan sisa Stok Pupuk Bersubsidi yang masih ada di Gudang beberapa Kios Penyalur, dengan alasan pupuk tersebut sudah di bayarkan oleh petani namun belum diambil Delivery Order (DO), hal itu terjadi di UD Simpang Tani, jenis pupuk subsidinya Urea.

Sedangkan pada UD Upah Tani, ada terdapat Pupuk Poskha Bersubsidi dan Pupuk Urea Bersubsidi, UD Upah Tani 2, ada didapatkan Pupuk Poskha Bersubsidi dan Pupuk Urea Bersubsidi dan UD Nawara Tani, ada didapatkan Pupuk Organik Bersubsidi tetapi para Kios Penyalur tidak dapat menunjukkan DO yang dikatakan.

Lanjut data yang diperoleh, bahwa ditemukan adanya sisa karung Pupuk Urea Bersubsidi yang terdapat di Kios Penyalur dengan alasan pupuk tersebut disalurkan kepada petani yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi kurang dari 50kg (satu sak) sehingga kios penyalur memberikan pupuk bersubsidi tersebut dengan dimasukan kedalam kemasan yang lain, hal itu terjadi di UD Mulia Tani.

Kemudian ditemukan adanya satu sak (50kg) Pupuk Urea Bersubsidi yang dijual secara eceran oleh kios penyalur dengan alasan bahwa satu sak pupuk tersebut sudah dibeli oleh petani namun tidak jadi diambil, sehingga petani meminta tolong kepada kios penyalur untuk dijualkan Kembali, hal itu terjadi di UD Jasa Keluarga.

Data yang diperoleh itu juga menyebutkan, bahwa ada Tanggal 24 September 2021 keluar Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4912 Tahun 2021 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 yang merubah Alokasi Pupuk jenis NPK dari 1000 Ton menjadi 920 Ton.

Kemudian pada Tanggal 29 Oktober 2021 keluar Kembali Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5570 Tahun 2021 tentang Realokasi Ke II Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 yang merubah Pupuk Jenis Za dari 326 Ton menjadi 126 Ton dan Pupuk Organik dari 500 Ton menjadi 600 Ton.

Selanjutnya pada Tanggal 25 November 2021 keluar Kembali Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 520.3/6077/2021 tentang Perubahan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 yang merubah Pupuk Za dari 126 Ton menjadi 326 Ton dan Pupuk Organik dari 600 Ton menjadi 450 Ton.

Terkait terkuaknya dugaan kasus mafia pupuk bersubsidi tersebut, maka pihak penengak hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang, kabarnya telah menangani dugaan kasus tersebut. Bahkan dari sejumlah media telah melansir, bahwa dugaan kasus itu kini telah ditangani oleh bagian Pidana Khusus (Pidsus) di Kejari setempat.

Terkait adanya dugaan kasus pupuk bersubsidi tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim, SH dikonfirmasi Portibi kemarin, 27 Juni 2022 mengatakan dugaan kasus pupuk bersubsidi teresbut masih berlanjut dalam proses penyelidikan pihaknya.

Untuk kasus pupuk bersubsidi, lanjut Reza Rahim, Kepala Tim (Kaptim) nya, yakni Hendra, SH yang menjabat sebagai Kepala Subidang Pembinaan (Kasubin) di Kantor Kejari Aceh Tamiang, dan belum melaporkan hasil perkembangan dalam penyelidikan kasus tersebut, karena belum lama ini Hendra sedang mengikuti Diklat, namun kini sudah selesai Diklatnya.

“Sedangkan penyidik untuk kasus retribusi parkir, Kaptim-nya yakni Kasi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Aceh Tamiang, Rajeskana, SH, dan sudah melaporkan sedang menunggu hasil audit pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang,” terang Reza.

Ketika ditanya, sampai kapan batas waktu (dead line) proses penyelidikan guna menghasilkan kesimpulan, Reza Rahim menjelaskan bahwa dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) tidak adanya dead line (batas waktu), namun secara prosedur ada yang namanya tengang waktu dalam melakukan penyelidikan.

“Kalau kita berpatokan kepada itu (dead line, red), gemana ya. Hmmmm.. bolahnya bukan pada kita gitu. Macem kasus retribusi pakir yang ditangani Kasi Intel, bolahnya beliau sudah selesai semuanya ni, tinggal Inspektorat lagi hasilnya apa, sudah memang macam seperti itu. Jadi yang macam seperti itu lah,” ungkap Reza Rahim mengakhiri.ST

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Mahasiswa Pekanbaru Ingin Kejati Riau Periksa Syamsuar

admin

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Yan Prana Eks Setdaprov Riau

Redaksi Portibi

Ekspedisi Sungai Pomats, Marinir Jangkau Suku Pedalaman di Kabupaten Asmat

admin

Leave a Comment