MEDAN (Portibi DNP) : Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).
Mengingat, sejak Perda tersebut disahkan, hingga saat ini Pemko Medan belum menerbitkan Perwalnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Surianto mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan Perwal MDTA belum diterbitkan. Salah satunya adalah karena ada satu pasal di Perda Nomor 5 2014 yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
“Jadi, kami inisiatif akan bawa masalah ini ke Sekda, kenapa Perwalnya gak dibuat. Perdanya sudah ada sejak 2014,” jelas Surianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Perwal MDTA itu di ruang Komisi II DPRD Medan, Senin (18/1/2020).
Surianto menambahkan pihaknya menyarankan kepada pihak terkait untuk menyurati Bapemperda terkait penerbitan Perwal tersebut.
“Bagaimanapun, Perda ini harus dijalankan. Karena untuk kepentingan anak didik kita. Makanya, Pak Kabag nanti surati Bapemperda, biar kita bantu dari sini,” paparnya.
Sementara itu, Kabag Sosial dan Pendidikan Pemko Medan, Khoruddin Rangkuti mengatakan Perwal dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 itu belum bisa diterbitkan karena ada pasal yang bertentangan dengan Undang-undang.
“Dalam perjalanannya terkendala, karena ada pasalnya yang menyebutkan bahwa murid Muslim yang mau masuk ke SMP harus memiliki ijazah MDTA,” paparnya.
Sementara, berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tidak mewajibkan hal itu.
“Intinya, mungkin kami akan konsultasi ke Bagian Hukum. Apakah Perda ini ditarik atau dibuat revisinya,” kata Khoiruddin Rangkuti.P06
