MEDAN (Portibi DNP) : Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi buruk.
Penilaian ini berangkat dari minimnya pemakaian Bed Occupancy Rate (BOR) yakni kamar hunian rawat inap yang
hanya 40 persen. Sehingga
manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu dinilai tidak mampu mengelola rumah sakit tersebut.
Fakta ini terungkap saat Komisi II DPRD Medan menggelar rapat konsultasi dengan RSUD Dr Pirngadi Medan terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(P-APBD) Kota Medan tahun anggaran (TA) 2023 di ruang rapat Komisi II lantai III
gedung dewan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Sabtu, (9/9/2023).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari didampingi anggota Janses Simbolon yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) RSUD Dr Pirngadi Medan dr Suhartono didampingi sejumlah staf.
“Sangat kita sayangkan pemakaian BOR di RSUD Dr Pirngadi hanya 40 %. Padahal di rumah sakit lain hampir setiap hari full/penuh, bahkan ada rumah sakit yang menolak pasien untuk rawat inap dengan alasan kamar penuh,”ungkap Sudari.
Padahal program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) sudah diberlakukan sejak 1 Desember 2022 lalu, kenyataan ini sebagai bukti jajaran manajemen tidak mampu mengelola rumah sakit tersebut dengan baik, kata Sudari.
Karenanya Sudari menekankan kepada manajemen harus dilakukan pembenahan serius agar rumah sakit ini dapat meningkatkan citra baik dan semakin dipercaya masyarakat.
Sementara itu, Janses Simbolon mendesak Dirut RSUD Dr Pirngadi yang baru dr Suhartono agar melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Dirut yang baru harus mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selama ini masyarakat trauma berobat ke RSUD Dr Pirngadi, sehingga perlu dilakukan perbaikan, membangun kembali
citra dan pelayanan yang baik
dengan memaksimal pemakaian BOR,” ujar Janses.
Disampaikan Janses, dirinya punya pengalaman buruk saat berobat di RSUD Dr Pirngadi Medan, seperti birokrasi dipersulit dan pelayanan tidak humanis. Untuk itu Janses mengimbau, perlu dilakukan perbaikan sistem birokrasi sistem pelayanan yang baik.
Menjawab kritikan dan masukan dari anggota dewan tersebut, Dirut RSUD Dr Pirngadi Medan dr Suhartono mengatakan akan berupaya melakukan perubahan pelayanan yang lebih baik. P06
