MEDAN (Portibi DNP) : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H. Rajudin Sagala minta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution membatalkan kebijakan Pengurangan Gaji Kepala Lingkungan (Kepling) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hal ini diungkap Rajudin saat 3 pimpinan DPRD Medan bertemu dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution di Balai Kota, Senin (22/3/2021).
Ada pun pimpinan dewan yang hadir antara lain Ketua Hasyim, Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala juga Wakil Ketua. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN, Bahrumsyah tidak terlihat hadir.
Rajuddin Sagala, menjelaskan pertemuan tersebut berjalan lepas. Banyak hal yang mereka bicarakan, khususnya terkait pembangunan Kota Medan.
Dalam kesempatan itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyampaikan pesan kepada Bobby Nasution untuk membatalkan kebijakan pengurangan gaji Kepling dan PHL.
Menurut dia, kepling bekerja hampir 24 jam, tidak jarang rumah Kepling digedor warga ketika malam hari.
“Harusnya gaji kepling dan PHL dinaikkan, mengingat beban kerja mereka. Tapi, itu berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Kalau tidak bisa naik gaji, minimal tidak dikurangi,” tegasnya.
Rajuddin menegaskan, Pemko Medan harus membayar gaji PHL dan Kepling sesuai dengan kesepakatan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran).
“Apabila gaji bulan Januari dan Februari sudah dibayarkan, kedepan gaji bulan Maret kita minta dinormalkan kembali,” bilangnya.
Saat pertemuan itu, ujar Rajuddin, Bobby mengaku tengah mempelajari hal tersebut.
Ketua DPRD Medan, Hasyim, menyampaikan harapan besar atas kepemimpinan Wali Kota Medan periode ini. Hasyim mengatakan, pada 2019 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemko Medan berpredikat C.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga selalu memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas laporan keuangan Pemko Medan. “Kita ingin dan yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Bobby, nilai SAKIP kita meningkat. Begitu juga dengan opini BPK hendaknya dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian,” harapnya.
Hasyim menyatakan, DPRD Medan akan mendukung Pemko Medan dalam mewujudkan perubahan Medan yang lebih baik ke depannya. DPRD pun siap bersinergis dengan eksekutif agar program-program prioritas berjalan dengan baik.
Pada saat itu, Hasyim juga mengatakan, DPRD Medan juga telah menargetkan, enam bulan setelah kepemimpinan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Wali Kota Medan, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Medan 2021 -2026 akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. P06
