Media Cyber Portibi
Headline Medan

Sosialisasi Perda No 9/2017, Bayek : Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling Sudah Diatur Dalam Perda

MEDAN (Portibi DNP) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Mulia Asri Rambe SH (Bayek)

kembali melakukan sosialisasi produk hukum, Peraturan Daerah (Perda) No 9 tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Kepling).

Hal ini mengingat karena sampai hari ini masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepling di Kota Medan.

Padahal, tugas Kepling cukup berat. Mulai dari mengurus orang mau melahirkan hingga mengurus orang meninggal. Begitu pun, masih ada saja masyarakat yang meributkan terkait pengangkatan Kepling di Kota Medan.

Hal itu terungkap saat Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada kegiatan peningkatan kapasitas DPRD sub- kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan Mulia Asri Rambe SH (Bayek),
di Jalan Platina IV, Gang Puskesmas, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (19/6/2022).

Dikatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Medan ini, pengangkatan dan pemberhentian Kepling sudah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017.

“Pemberhentian dan Pengangkatan Kepling sudah diatur dalam Perda No 9 tahun 2017 ini,” ungkap Bayek yang tercatat sebagai anggota Komisi I DPRD Medan ini.

Bayek menambahkan dalam Perda ini menyebutkan Kepling itu diangkat, bukan dipilih. Yang mengangkatnya camat melalui usulan dari lurah, atas masukan dari masyarakat.

Syarat lain menjadi Kepling harus berusia minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun, dengan masa jabatan per satu periodenya adalah 3 tahun. Hal itu sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017 tersebut.

Selain itu, Kepling tidak boleh berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Tak hanya itu, seorang mantan narapidana juga tidak diperbolehkan menjabat sebagai Kepling.

“Pendidikan seorang Kepling minimal SMA. Jadi, kalau ada yang mau jadi Kepling tapi cuma tamatan SMP tak boleh ya, apalagi tamatan TK dan SD,” ujarnya.

Terkait dengan pemberhentian Kepling, Bayek menjelaskan, masa periode Kepling itu tiga tahun. Sebelum masa jabatannya berakhir, Kepling itu tak bisa diberhentikan, kecuali melanggar hukum dan ketentuan lainnya.

“Jangan pula nanti, ada yang datang ke rumah, minta ke saya Keplingnya diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir,” pungkasnya.

Zuliarti mewakili Camat Medan Deli mengatakan Perda No 9 tahun 2017 ini
sudah bisa diterapkan di tahun depan. Terlebih lagi, Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 21 Tahun 2021.

“Perwalnya sudah ada. Berarti, tahun depan Perda ini sudah bisa diterapkan. Agar, pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepling bisa lebih teratur lagi,” paparnya.

Sosialisasi Perda tersebut turut dihadiri Ketua PK Partai Golkar Medan Labuhan, Mahmud, Sekretaris Faisal, Bendahara Laila Mahmubah Lubis, Penasehat KPPG Medan Labuhan, Amelia Lubis, tokoh masyarakat Zulkifli Lubis.

Sejumlah Pengurus Partai Golkar Kelurahan ke Kecamatan Medan Labuhan, serta ratusan masyarakat daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan.P06

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Terima Audiendi Yayasan ACT, Gubernur Edy Rahmayadi Beri Dukungan Upaya Sejahterakan Umat

Redaksi Portibi

Tinjau Lokasi Isolasi Terpadu Bersama Wakapolri, Bobby Nasution : Kita Ingin Hukum Virusnya!

Redaksi Portibi

Agar Lebih Efektif dan Efisien, Fraksi PKS Sarankan Seluruh PD Digabung Jadi Satu

Redaksi Portibi

Leave a Comment