Media Cyber Portibi
Headline Hukum

Terkait Beban APBD TA 2022 Bertambah Sebesar Rp11 Miliar Lebih, Kepala BPKPAD “Diam” Ketika Ditanya Tentang Notulen Rapat TAPD Berada

 

Teks foto : Kepala BPKPAD Kota Binjai Affan Siregar

 

 

 

 

BINJAI (Portibi DNP) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan adanya permasalahan pada penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota (Pemko) Binjai.

BPK Perwakilan Sumut menilai, penyusunan P-APBD TA 2021 kurang rasional dan belum mempertimbangkan kemampuan daerah.

Akibatnya, beban APBD Tahun Anggaran 2022 Pemko Binjai Semakin bertambah sebesar Rp11 miliar lebih.

Menurut BPK Perwakilan Sumut, hasil pemeriksaan atas proses penetapan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran pendapatan menunjukkan masih terdapat kelemahan pengendalian anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran pendapatan TA 2021 dengan kondisi sebagai berikut.

Dimana, proses penetapan anggaran pendapatan pada APBD 2021 tidak didukung dengan dokumen yang memadai.

Kemudian, penganggaran PAD kurang rasional sebesar Rp78.249.162.655.57.

Lalu, penetapan anggaran pendapatan atas sewa ruko Pasar Tavip sebesar Rp9.300.000.000 dan ruko Jalan Ginting sebesar Rp2.100.000.000 dinilai tidak tepat karena status hak pengelolaannya masih berada pada PT KAA.

Selanjutnya, penggunaan sisa dana transfer pusat tidak sesuai peruntukan sebesar Rp11.735.006.492.63.

Permasalahan di atas mengakibatkan, menambahnya beban APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.735.006.493. Dan, program/kegiatan yang bersumber dari dana non fisik sebesar Rp4.809.409.345 tertunda pelaksanaannya.

Hal itu disebabkan, Badan Anggaran DPRD kurang cermat dalam melakukan pembahasan R-APBD. Lalu, TAPD menganggarkan PAD kurang rasional dan tidak berdasarkan asumsi perhitungan tingkat ketertagihan yang logis.

Kepala BPKPAD selaku PPKD tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, dan tidak cermat dalam menyusun usulan anggaran pendapatan PBB-P2, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Lain-lain PAD yang sah lainnya.

Kuasa BUD tidak melaksanakan tugasnya secara optimal dalam menyiapkan anggaran kas dan mengontrol pendanaan kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKPAD menyatakan, terkait notulen rapat TAPD, dalam pembahasan anggaran telah dibuat, tetapi notulen tersebut tidak ditemukan lagi.

Terlalu optimis dalam menganggarkan realisasi pendapatan di Tahun 2021 yang akhirnya tidak terealisasi, yang berimbas beberapa kegiatan terpaksa dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan yang terlalu optimis tersebut antara lain adalah, proyeksi penerimaan atas tunggakan piutang PBB P2 sejak Tahun 1995 sampai Tahun 2020, lain-lain PAD yang sah dan Retribusi Daerah.

Optimisme tersebut didorong dengan adanya MoU dengan pihak Kejaksaan Negeri Binjai untuk bekerja sama dalam penagihan piutang daerah, bahkan telah diterbitkan SKK kepada Kejaksaan Negeri Binjai untuk mohon bantuan penagihan. Pelaksanaan kerja sama tersebut dipantau langsung oleh KPK-RI dalam program MCP-KPK RI.

Dalam penyusunan anggaran berikutnya akan menjadi perhatian agar lebih realistis.

Kewajiban gagal bayar karena realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun keseluruhan kewajiban tersebut telah diselesaikan pada TWI TA 2022 dengan melakukan pergeseran anggaran sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Selanjutnya, tidak terealisasinya target pendapatan juga berasal dari berkurangnya DAU Pemko Binjai sebesar Rp17.890.126.000 yang dilakukan di tengah berjalannya tahun anggaran.

Tidak tercapainya PAD dan berkurangnya DAU sehingga DAK telah terpakai untuk menutupi belanja Tahun 2021. Untuk pengelolaan anggaran di masa mendatang akan menjadi perhatian.

BPK merekomendasikan kepada Badan Anggaran DPRD melakukan pembatasan APBD dan R-APBD, supaya memperhitungkan ketersediaan pendapatan daerah yang rasional untuk membelanjai program kegiatan daerah

Walikota Binjai agar memerintahkan TAPD supaya menganggarkan pendapatan daerah yang rasional dapat terealisasi untuk membelanjai program kegiatan daerah.

Kepala BPKPAD selaku PPKD lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, dan supaya menyusun usulan anggaran pendapatan PHB-P2, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah lainnya secara rasional berdasarkan kemampuan daerah.

Terkait permasalahan di atas, wartawan media online portibi.id lalu mencoba menanyakan/konfirmasi kepada Kepala BPKPAD Kota Binjai Affan Siregar, prihal proses penetapan anggaran pendapatan pada APBD 2021 yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan pernyataannya mengenai notulen rapat TAPD, dalam pembahasan anggaran telah dibuat, tetapi notulen tersebut tidak ditemukan lagi via pesan WhatsApp, Jumat (5/8/2022).

Sayangnya, Kepala BPKPAD Pemko Binjai enggan menjawab padahal pesan sudah berceklist biru dua menandakan pesan sudah di lihat atau dibaca. (BP)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Plt Walikota Binjai Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2020

admin

Kapoldasu: Selesaikan Semua Laporan Masyarakat Dengan Baik

admin

Sudah Dua Bulan Disurvei Tapi Tak Dikerjakan,  Bobby Nasution Perintahkan Kadis PU Segera Perbaiki Drainase di Tanjung Gusta

Redaksi Portibi

Leave a Comment